Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar Jadi Pjs Bupati Pangandaran untuk Selama 2 Bulan

PANGANDARAN JAWA BARAT -
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Benny Bahtiar dilantik dan dikukuhkan sebagai Pjs Bupati Pangandaran oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, di Gedung Sate, Selasa, 24 September 2024. 

Baca juga: Komitmen Polres Pangandaran Menjaga Netralitas dan Integritas Proses Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Harapan Masyarakat

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Kusdiana, mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menghadiri upacara pengukuhan 5 Pjs Bupati untuk Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, dan Pangandaran, yang mana 
Pjs Bupati Pangandaran dijabat oleh pak Benny Bachtiar, dia Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat "kata Kusdiana",   Selasa, 24 September 2024. 

Kusdiana menjelaskan, masa jabatan Pjs Bupati berlaku selama masa kampanye, mulai 24 September hingga 24 November 2024. 

Baca juga: Ada 4 Opini Hasil Pemeriksaan BPK

Sementara menurut Kusdiana, selama melaksanakan kampanye pilgub jabar, H Jeje Wiradinata, akan menjalani cuti dari tanggal 25 September hingga 24 November 2024. 

"Setelah masa kampanye selesai, selanjutnya Pangandaran akan kembali dipimpin oleh bupati definitif, yaitu bapak Jeje  Wiradinata "ujarnya".

Baca juga: Jabatan Kepala Desa dan BPD Diperpanjang dari 6 Tahun Menjadi 8 Tahun

Untuk pengukuhan 5 Pjs Bupati ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3802 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Penjabat Sementara Bupati pada Provinsi Jawa Barat.

Adapun tugas dan wewenang Pjs Bupati yaitu: 
Memimpin pelaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan bersama DPRD. 

Baca juga: Pastikan Situasi Kondusif Kapolsek Sukasari Lakukan Pengecekan Gudang Logistik PPK

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta menjaga netralitas ASN. 

Baca juga: Hendri Kampai: Sugiono, Dari Prajurit TNI hingga Diplomat Terkemuka Indonesia

Membahas Rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

Melakukan pengisian pejabat berdasarkan peraturan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 

Pjs Bupati juga harus menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Menteri Dalam Negeri, mencakup: Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat selama kampanye pilkada. 

Gambaran netralitas ASN selama pelaksanaan kampanye pilkada. Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan Pjs Bupati pada Provinsi Jawa Barat. 

Kondisi pelaksanaan pemerintahan daerah saat petahana menjalani cuti di luar tanggungan negara. Demikian tugas dan wewenang Pjs Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.***

Baca juga: Ketua Umum SMSI Firdaus: Perusahaan Pers Berharap Kabinet Baru Mampu Menjaga Stabilitas Nasional